Danpushidrosal Menjadi Narasumber FGD KSP, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Strategis dalam Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi
Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., menghadiri undangan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi”. Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (17/11), dan dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Dr. Heru Kreshna Reza.
FGD ini diikuti oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Polhukam, Kemhan, Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Kemlu RI, Kemenkeu, Kemenhub, Mabes TNI, Mabesal, Pushidrosal, Bakamla, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), akademisi, mahasiswa, serta jajaran Kedeputian I KSP. Selain Danpushidrosal, hadir pula narasumber lain yaitu Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bakamla Laksamana Muda TNI Eko Wahjono, S.E., M.M., serta Guru Besar Unhan Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D.
Dalam paparannya, Danpushidrosal menegaskan bahwa aspek hidro-oseanografi memiliki kedudukan strategis sebagai prioritas nasional yang selaras dengan ASTA CITA butir (2) terkait pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara. Bidang ini berkontribusi langsung pada upaya mewujudkan kemandirian bangsa, termasuk dalam swasembada pangan, energi, air, serta penguatan sektor ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.
Pembahasan FGD turut menyoroti pentingnya penguatan keamanan laut dan pelaksanaan survei hidro-oseanografi sebagai bagian dari program prioritas. Upaya tersebut berhubungan erat dengan beberapa dimensi dalam Indeks Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional (IKLN), antara lain dimensi pengendalian kejahatan dan pelanggaran laut, penanggulangan pencemaran laut, pengendalian kecelakaan laut, serta peningkatan indeks survei dan pemetaan hidro-oseanografi.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah perlunya dukungan anggaran prioritas dalam penyusunan peta batimetri bawah laut oleh Pushidrosal TNI AL dan mengusulkan agar Bappenas dan Kementerian Keuangan memasukkan kebutuhan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, termasuk rencana refurbishment peralatan kapal survei bawah laut. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat keselamatan pelayaran dan memastikan pengelolaan ruang laut yang lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.
